Profil

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 7 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagekeo, bahwa Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas memimpin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang untuk pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Rincian tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- Merumuskan kebijakan teknis dinas dengan berpedoman pada kebijakan Nasional bidang pengelolaan keuangan daerah;

- Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- Menetapkan Rencana Kinerja (Renja), penetapan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas;

- Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);

- Menyusun kebijakan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;

- Melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);

- Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- Melaksanakan pemungutan pajak daerah;

- Menetapkan Surat Penyediaan Dana;

- Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;

- Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- Menyajikan informasi keuangan daerah;

- Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran Dinas;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan profil dan statistik Dinas;

- Memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan pelaksanaan teknis operasional Dinas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi optimalisasi tugas;

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah;

- Mendistribusikan tugas kepada Kepala Bidang dan Sekretaris sesuai tupoksi.

- Menjalin kerjasama dengan instansi lain atau lembaga lain (mitra kerja) demi keberhasilan pelaksanaan program organisasi;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati sesuai dengan tupoksi;dan

- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Bupati/Wakil Bupati dan secara administratif kepada Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris bertugas memimpin pelaksanaan administrasi kesekretariatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan teknis Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- Menyelenggarakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian;

- Menyelenggarakan koordinasi urusan keuangan;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja intern Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang dan Sekretariat;

- Menyelenggarakan koordinasi penghimpunan data dari setiap bidang;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan profil dan statistik Dinas setiap tahun;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan pengelolaan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan SKPD;

- Menyelenggarakan koordinasi verifikasi Surat Pertanggunjawaban (SPJ) SKPD;

- Menyelenggarakan pembinaan dan motivasi pegawai;

- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan rancangan regulasi daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi urusan kebersihan lingkungan dan kantor;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; 

- Mendistribusikan tugas kepada kepala sub bagian sesuai tupoksi;

- Membina keserasian program dan kegiatan antar sub bagian dan bidang;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tupoksi;dan

- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

- Sub Bagian Keuangan;

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Pendapatan

Kepala Bidang Pendapatan bertugas memimpin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pendapatan dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan tugas Seksi Pendataan dan Penetapan, Seksi Penagihan dan Pelaporan untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi

Rincian tugas Kepala Bidang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bidang Pendapatan;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan pajak dan retribusi daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan penerimaan dana perimbangan,penerimaan propinsi dan penerimaan dari dana lainnya;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah kabupaten;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan pemungutan pendapatan daerah Penagihan dan Pelaporan yang telah ditetapkan dengan perda;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan pendapatan pajak bumi dan bangunan;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan pendapatan asli daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan utang piutang pendapatan;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan penerbitan surat ketetapan pajak dan surat ketetapan retribusi daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi inventarisasi, dokumentasi, pengolahan data dan statistik pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pendapatan;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

- Menjalin kerjasama dengan bidang lain;

- Mendistribusikan tugas kepada seksi sesuai tupoksi;

- Membina keserasian program dan kegiatan dengan bidang lain;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tupoksi;dan

- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Kepala Dinas dan secara administratif kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Pendapatan membawahi :

- Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan;

- Kepala Seksi Penagihan dan Pelaporan.

 d. Bidang Anggaran Daerah

Kepala Bidang Anggaran Daerah bertugas memimpin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Anggaran Daerah dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan kegiatan Seksi Anggaran I, Seksi Perbendaharaan dan Seksi Anggaran II untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Anggaran adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bidang Anggaran Daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan organisasi dan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah;

- menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi anggaran daerah dan perbendaharaan daerah

- Menyelenggarakan prioritas plafon anggaran sementara;

- Menyelenggarakan kebijakan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

- Menyelenggarakan fungsi kuasa bendaharaan umum daerah;

- Menyelenggarakan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- Menyelenggarakan anggaran kas;

- Menyelenggarakan surat penyediaan dana;

- Menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;

- Menyelenggarakan pengelolaan utang dan piutang daerah dan melakukan penagihan piutang daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi standar harga daerah dan standar belanja daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi penerbitan dan penandatangan SP2D;

- Menyelenggarakan koordinasi penyimpanan uang daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi inventarisasi, dokumentasi, pengolahan data dan statistik pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran Daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

- Menjalin kerjasama dengan bidang lain;

- Mendistribusikan tugas kepada seksi sesuai tupoksi;

- Membina keserasian program dan kegiatan dengan bidang lain;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tupoksi;dan

- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Kepala Dinas dan secara administratif kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Anggaran Daerah membawahi :

- Kepala Seksi Anggaran I;

- Kepala Seksi Perbendaharaan;

- Kepala Seksi Anggaran II.

e. Bidang Aset Daerah

Kepala Bidang Aset Daerah bertugas memimpin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Aset Daerah dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan kegiatan Seksi Investasi dan Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bidang Aset Daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan investasi dan aset daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan urusan inventarisasi aset daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi inventarisasi, dokumentasi, pengolahan data dan statistik pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Aset Daerah;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

- Menjalin kerjasama dengan bidang lain;

- Mendistribusikan tugas kepada seksi sesuai tupoksi;

- Membina keserasian program dan kegiatan dengan bidang lain;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tupoksi;dan

- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Kepala Dinas dan secara administratif kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Aset Daerah membawahi :

- Kepala Seksi Investasi;

- Kepala Seksi Inventarisasi dan Penilaian Aset.

f. Bidang Akuntansi

Kepala Bidang Akuntansi bertugas memimpin pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Akuntansi dengan merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksaan tugas Seksi Akuntansi I dan Seksi Akuntansi II untuk mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) dan evaluasi kinerja Bidang Akuntansi;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi kepemerintahan pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanan APBD;

- Menyelenggarakan koordinasi sistem Akuntansi Desa;

- Menyelenggarakan koordinasi inventarisasi, dokumentasi, pengolahan data dan statistik pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Akuntansi;

- Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- Mengendalikan koordinasi pelaksanaan administratif, membimbing, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas;

- Menjalin kerjasama dengan bidang lain;

- Mendistribusikan tugas kepada seksi sesuai tupoksi;

- Membina keserasian program dan kegiatan dengan bidang lain;

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tupoksi;dan

- Melaporkan pelaksanaan tugas secara teknis operasional kepada Kepala Dinas dan secara administratif kepada Sekretaris Dinas.

Kepala Bidang Akuntansi membawahi :

- Kepala Seksi Akuntansi I;

- Kepala Seksi Akuntansi II.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas, pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 14 tahun 2010 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nagekeo.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten mempunyai 4 fungsi yaitu sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

c. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman pada visi dan misi Dinas, terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya penatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, profesional dan bertanggungjawab;

2. Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorintasi pada Kepentingan Publik;

3. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang transparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien dan efektif.

E. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3. BIDANG KERJA

A. SEKRETARIAT

B. BIDANG ANGGARAN

C. BIDANG AKUNTANSI

D. BIDANG ASET

E. BIDANG PENDAPATAN

F. BUD (BENDAHARA UMUM DAERAH)

 

Hits: 751